Presiden Jokowi memberi sertifikat tanah secara simbolis kepada warga Gunungkidul (Foto: Humas Seskab)

nusakini.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil agar pada tahun depan (2017) minimal bisa menyelesaikan 5 juta sertifikat, tahun 2018 minimal 7 juta dan tahun 2019 minimal 9 juta tanah masyarakat sudah harus berseritifikat.

Untuk itu, menurut Presiden Jokowi mulai saat ini ia akan memantau, mengontrol, dan mengecek tiap kantor BPN dengan caranya. “Jangan lagi ada yang berbelit belit, yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepetkan. Jangan diruwet-ruwetkan, apalagi pakai minta pungli, hati-hati,” tegas Presiden Jokowi saat menyerahkan 2580 sertifikat tanah program strategis tahun 2016, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY, Senin (10/10) siang.

Presiden menegaskan kembali peringatannya agar segenap petugas Kementerian Agraria/BPN berhati-hati kalau dirinya sudah menyampaikan peringatan seperti itu. Jangan ada yang berani coba-coba. “Mata saya ada dimana-mana, mata saya memang hanya dua tapi intelijen ada dimana-mana. Kalau saya sudah perintah diawasi, pasti diawasi,” tegasnya.

Menurut Presiden Jokowi, dirinya ingin sertifikat ini mempermudah rakyat, ada kepastian. Karena itu, Presiden ingin prosesnya dibuat lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat, dan tidak ada pungutan sehingga lebih murah. Tidak seperti yang pernah dialaminya sendiri dalam pengurusan sertifikat tanah. “Pernah ngalami sendiri. Geleng geleng saya ngurus,” ujarnya.

• Syahri Bulan Pegang Rinci Asli Tanah Lakang Panakukang, Makassar
• Kisruh Pemilikan Lahan di Jln Al Markaz 2, Risky Alif Tegas Akan Perjuangkan Haknya
• Rapat Kerja Bersama Komite I DPD RI, Menteri AHY: Keadilan untuk Semua, Kesejahteraan untuk Semua
• Susun Rencana Kerja dan Anggaran yang Tepat Sasaran, Wujudkan Kementerian ATR/BPN Jadi Institusi Berstandar Dunia
• Peringati Hari Bhayangkara ke-78, Menteri AHY Hadiri Upacara di Monas

Karena sudah diberi amanah oleh rakyat, Presiden menegaskan, dirinya tidak mau kejadian apa yang dulu dialami, sekarang dialami oleh masyarakat.

“Jangan sampai rakyat kecil dipersulit kemudian yang gede lebih mudah, jangan dibalik seperti itu, sekali lagi hati-hati. Kalau sudah ada yang ngomong betul-betul, berarti yang betul. Semua warga harus mendapatkan pelayanan dengan standar yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan penyerahan secara simbolis sertifikat tanah rakyat itu, Presiden Jokowi sempat berusaha memastikan apakah yang menerima sertifikat benar-benar sesuai dengan jumlah sertifikat yang disebutkan, yaitu 2.580. “Biasa kalau simbolis itu hanya yang sebelas saja, yang lain tidak. Saya ingin betul betul pasti sertifikat 2580 ya betul itu, ada yang dari Yogya, dari Gunungkidul, dari Sleman, dari Bantul, ada dari Kulonprogo,” ujarnya. 

Sementara saat berdialog dengan warga, Presiden Jokowi berpesan, kalau sudah punya sertifikat disimpan. Tapi kalau ada keperluan produktif atau untuk pinjaman bank, ia minta agar hati-hati dan dikalkulasi, jangan sampai sertifikat lepas karena hitungan tidak tepat. Apalagi jika bukan untuk usaha, harus benar-benar hati-hati.

“Saya senang, saya bahagia sekali bahwa rakyat sudah mendapatkan hak miliknya berupa sertifikat. Kita harapkan hal seperti ini tahun depan akan hatam karena sistem baru disiapkan agar rakyat itu menerima sertifikat dengan waktu yang cepat, yang sederhana, dengan biaya kalau ada dengan biaya yang murah, karena nanti sebagian akan ditutup dengan APBD sebagian juga dibantu dari APBN,” pungkas Presiden Jokowi.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Mensesneg Pratikno, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. (p/mk)